PERAN STABILITAS PENGHASILAN TINGGI SEBAGAI PENUNJANG PENDIDIKAN BERKUALITAS GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Indonesia telah mengatur tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Hal tersebut merupakan implikasi terhadap SDGs (Sustainable Develompent Goals) ke-4, yaitu quality education. Berdasarkan data SDR (2020), Indonesia masih memiliki tantangan pada pendidikan, khususnya jenjang SMP yang mengalami tren menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menghadapi permasalahan tersebut.

Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dapat menjadi tolak ukur dalam identifikasi tingkat akses dan keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. APK digunakan untuk mengidentifikasi banyaknya siswa yang bersekolah di jenjang SMP, sementara APM digunakan untuk mengidentifikasi anak usia SMP pada range umur 16-18 tahun. Disajikan data APM dan APK Provinsi Lampung pada tahun 2023.

Sumber: (BPS Provinsi Lampung, 2023a)

Berdasarkan grafik APM dan APK di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 2021 hingga 2023. Penurunan tersebut sangat disayangkan, terutama mengingat penurunan terbesar terjadi pada nilai APK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadinya pengurangan partisipasi siswa jenjang SMP di Provinsi Lampung. APK yang rendah menandakan bahwa lebih sedikit anak yang bersekolah, daripada jumlah anak dalam kelompok usia dengan rentang umur 16-18 tahun yang seharusnya bersekolah pada jenjang SMP.

Faktor yang dapat mempengaruhi dalam tren penurunan tersebut salah satunya adalah masalah ekonomi yang tidak stabil, dapat berkontribusi tidak dapat menunjang pendidikan dengan baik. Keterbatasan ekonomi di sebuah keluarga akan lebih besar mendapati tantangan untuk kebutuhan sekolah, seperti biaya sekolah, transportasi, uang saku, buku, dan lain sebagainya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, sering kali anak yang seharusnya mengenyam pendidikan merasa lebih baik agar dapat membantu perekonomian keluarga, sehingga memutuskan tidak melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi atau bahkan memilih untuk putus sekolah.

Kaitan Tren Penurunan APM dan APK dengan PRDB

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dihitung pada nilai pendapatan nasional, yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). Pada wilayah regional, yaitu Provinsi Lampung, nilai pendapatan dapat dilihat dengan nilai Produk Regional Domestik Bruto (PRDB). PRDB dapat ditinjau untuk melihat kemampuan finansial untuk menunjang pendidikan.

Sumber: (BPS Provinsi Lampung, 2023b)

Berdasarkan grafik nilai PRDB, Provinsi Lampung mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2020 hingga 2023 yang dibandingkan dari 5 tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2023, nilai PRDB mengalami kenaikan dari 3 tahun sebelumnya, tetapi masih belum cukup untuk meningkatkan nilai APM dan APK. Kenaikan nilai PRDB tidak menunjukkan peningkatan kualitas pekerjaan, sehingga pekerjaan yang tidak stabil dapat mempengaruhi penurunan pada APM dan APK. Dengan begitu, hingga tahun 2023, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan ekonomi berupa pasar tenaga kerja.

Gimana SDGs Nomor 8 dan 9 Menangani Kestabilan Ekonomi?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 dapat menjadikan Indonesia berpenghasilan menengah hingga tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Harapan tersebut memiliki agenda pembangunan, salah satunya adalah dapat memperkuat ketahanan ekonomi dalam pertumbuhannya yang berkualitas. Namun, hingga tahun 2023 Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang besar dalam mencapai tujuan rencana tersebut. Meskipun di tahun 2023 telah terjadi pemulihan ekonomi dari tahun yang berdampak covid, 2020, tetapi pertumbuhan tersebut belum cukup untuk memperbaiki aspek pendidikan dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Pencapaian kestabilan ekonomi di Provinsi Lampung perlu dengan menerapkan SDGs No. 8 dan 9 secara strategis. SDGs ke-8 memiliki tujuan untuk pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan tersedianya lapangan kerja dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Hal tersebut dapat dibantu oleh hak berwenang dalam bentuk dukungan pada UMKM melalui pelatihan. SDGs ke-9 memiliki tujuan dan harapan pada pembangunan indsutri, inovasi, dan infrastruktur. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh Provinsi Lampung melalui perbaikan infrastruktur yang inovatif, khususnya sektor industri yang berkualitas. Industri dengan kualitas yang tinggi berbanding lurus atau bergantung pada kualitas tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas pekerjaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sangat penting memastikan bahwa tenaga kerja telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan industri.

Harapan Kualitas Pendidikan dari Kestabilan Ekonomi

Sumber: (Kemendikbudristek, 2023)

Berdasarkan peta sebaran putus sekolah pada jenjang SMP, terlihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki angka paling tinggi sebesar 76 siswa. Total keseluruhan siswa SMP di Provinsi Lampung yang putus sekolah yaitu sebesar 280 siswa. Bukan hanya Lampung Tengah yang terancam pendidikannya, tetapi juga Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran menghadapi ancaman pada pendidikan yang tinggi. Siswa putus sekolah pada jenjang SMP membuktikan APK yang menurun dari tahun 2022 ke 2023.

Di Lampung Tengah, siswa terancam putus sekolah karena sekolah negeri tidak dapat menampung jumlah siswa yang akan mengenyam ke pendidikan selanjutnya, yaitu SMA/K . Setiap tahun, SMP di Lampung Tengah meluluskan sebanyak 2.500 siswa, sedangkan daya tampung SMA atau SMK negeri hanya kurang lebih 400 siswa (Khoiriah, 2024). Permasalahan timbul dengan ketidakmampuan orang tua atas pembiayaan di sekolah swasta. Kondisi SMA dan SMK Negeri di Lampung Tengah juga tergolong minim, karena hanya ada 1 SMA Negeri dan 3 SMK Negeri.

Menurut Mikdar, seorang Politisi Partai Gerindra, sebagian besar orang tua di Lampung Tengah tidak memiliki keinginan agar anak-anak mereka putus sekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Khoiriah, 2024). Mikdar juga menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat menambah jumlah negeri, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan finansial keluarga (Khoiriah, 2024). Dengan terwujudnya harapan masyarakat, harapannya nilai putus sekolah akan dapat berkurang dan APK akan bertambah.  

Oleh karena itu, untuk menangani tantangan di Lampung, integrasi SDGs No. 4 dan 8 sangat penting dikaitkan satu sama lain. Dengan terwujudnya penambahan jumlah sekolah negeri dengan fasilitas dan kualitas yang baik dan merata, siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan yang layak. Pada SDGs ke-8, perlu terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dengan ketrampilan tenaga kerja yang berkualitas juga. Dengan terwujudnya dua tujuan tersebut, Lampung dapat memperbaiki ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap penunjang pendidikan yang layak.

Berdasarkan kebijakan pendidikan dalam RPJMN tahun 2020-2024, prioritas utama terhadap peningkatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan produktivitas agar memiliki daya saing. Terlebih, SMP merupakan jenjang pendidikan yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan dasar siswa. Hal tersebut akan berpengaruh pada tenaga kerja yang tidak berkualitas, apabila penddikan di SMP belum memadai. Dengan begitu, dalam mencapai tujuan ini diperluka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan agar dapat terpenuhi dan meratanya sekolah di wilayahnya, serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dari. Sementara orang tua harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan adalah bukan kewajiban pemerintah saja yang memenuhi, sehingga kestabilan ekonomi keluarga sangat diperlukan. Dengan sinergi oleh keduanya, pendidikan yang berkualitas dan inovasi akan terwujud untuk menciptakan peningkatan ekonomi berkelanjutan.

REFERENSI

BPS Provinsi Lampung. (2023a). Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/U1doQlVFVlBkVmh3TjBkVFJFWldNa3hDVTNSelp6MDkjMw==/angka-partisipasi-murni–apm–dan-angka-partisipasi-kasar–apk–menurut-jenjang-pendidikan-di-provinsi-lampung.html?year=2023

BPS Provinsi Lampung. (2023b). Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 Tumbuh 4,55 Persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/1224/ekonomi-provinsi-lampung-tahun-2023-tumbuh-4-55-persen.html

Kemendikbudristek. (2023). Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiap Provinsi (Prov. Lampung) Tahun 2023/2024 SMP. Portal Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/2/L1-120000/2023/SMP-2

Khoiriah, S. (2024). 70 PELAJAR DI TERBANGGI BESAR LAMTENG TERANCAM PUTUS SEKOLAH, WARGA MINTA PEMERINTAH TAMBAH SEKOLAH BARU. Kupastuntas.Co. https://www.kupastuntas.co/2024/07/12/70-pelajar-di-terbanggi-besar-lamteng-terancam-putus-sekolah-warga-minta-pemerintah-tambah-sekolah-baru

SDR. (2020). COUNTRY PROFILE (INDONESIA). Github.Com. https://github.com/sdsna/SDR2020/blob/master/Country%20Profiles%20(PDF)/Indonesia.pdf