Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat: Pendidikan Sepanjang Hayat sebagai Fondasi Ekonomi Berkelanjutan di Pelosok Negeri

Di dunia yang sarat dengan ketidakpastian dan kedinamisan, Indonesia memerlukan pilar-pilar kokoh untuk menopang keberlangsungan dan kemajuannya di masa mendatang. Salah satu pilar tersebut ialah pendidikan. Nelson Mandela mengungkapkan bahwa senjata paling efektif untuk mengubah dunia adalah pendidikan, yakni kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dikesampingkan oleh sebab apapun. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan modal bagi setiap orang untuk mampu menjalankan hidup dan mengembangkan diri serta potensinya.

Jika suatu negara memiliki SDM yang tidak dibekali pendidikan, maka mustahil negara tersebut akan mencapai perekonomian yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan perekonomian suatu negara dilihat dari perekonomian rakyatnya yang tercemin dalam produk domestik bruto (PDB)-nya. Dengan pendidikan, rakyat bisa memaksimalkan kehidupan dan ekonominya yang akan berkontribusi kepada perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia harus memberikan pendidikan berkualitas jika ingin membangun SDM yang tangguh dan unggul dalam rangka mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ke-4 ini, pendidikan berkualitas, bertujuan memastikan semua orang bisa memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat atas pendidikan yang inklusif dan merata. Jika pendidikan sepanjang hayat pada SDGs dimaknai lebih dalam, pendidikan tidak terbatas pada waktu dan usia. Siapapun, anak-anak hingga dewasa, berhak memperoleh kesempatan belajar kapan saja. Pendidikan sepanjang hayat merupakan solusi dari masalah pendidikan di Indonesia saat ini yang seharusnya Pemerintah dapat melihat peluang tersebut.

Adapun masalah pendidikan di Indonesia yang sudah terjadi bertahun-tahun hingga detik ini ialah: (1) sebagian anak Indonesia belum mendapatkan pendidikan; (2) sebagian anak Indonesia menghadapi risiko putus sekolah; dan (3) sebagian anak Indonesia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan setara dibandingkan anak Indonesia lainnya.

UNICEF mengungkapkan bahwa anak-anak Indonesia berusia 7 – 18 tahun yang tidak memperoleh pendidikan formal mencapai 4,1 juta yang mayoritas terdiri atas anak-anak yang kurang mampu, penyandang disabilitas, dan yang tinggal di daerah 3T. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023,  persentase angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan yakni 0,11% untuk SD/s, 0,98% untuk SMP/s, dan 1,03% untuk SMA/s. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin banyak orang yang tidak mampu menyelesaikannya. Dari hasil Susenas tersebut diketahui juga bahwa di perdesaan, angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Data-data tersebut mengimplementasikan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga beberapa daerah, terutama daerah 3T dan pelosok, perlu diprioritaskan.

Dengan latar masalah pendidikan di Indonesia tersebut, Pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan konsep pendidikan sepanjang hayat yang sudah tercantum dalam payung hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 55 mengenai pendidikan berbasis masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berhak memperoleh dan mengadakan pendidikan yang relevan dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan mereka. Salah satu wujud pendidikan berbasis masyarakat yang telah ada saat ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai wadah berbagai proses pembelajaran masyarakat dengan memberdayakan potensi untuk menstimulasi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

PKBM merupakan solusi efektif untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia karena PKBM dapat berperan sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen pendidikan formal yang tidak didapatkan sebagian masyarakat. Dalam hal ini, PKBM dapat menyelenggarakan program-program pembelajaran yang beragam dan tidak terbatas sehingga mampu menyesuaikan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai substitusi, PKBM dapat menyediakan pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung serta pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) yang tidak bisa diperoleh sebagian masyarakat karena faktor tertentu. Sebagai komplemen, PKBM dapat menyediakan pendidikan vokasional dan keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, pengelolaan SDA, dan lain-lain. Terakhir sebagai suplemen, PKBM dapat menyediakan pendidikan digital berupa keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan masyarakat untuk mendukung aktivitasnya di tengah globalisasi.

PKBM merupakan pilihan tepat untuk mengisi kekosongan pendidikan di pelosok negeri Indonesia di mana masyarakat dibatasi faktor geografis dan ekonomi untuk mengakses pendidikan. Masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal bisa memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat melalui PKBM. Hal ini dikarenakan PKBM diselenggarakan berbasis masyarakat (community-based education) sehingga bersifat fleksibel dari segi kurikulum, manajemen, maupun pendanaannya dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. Fleksibilitas PKBM ini memberikan peluang baru bagi masyarakat secara kreatif dan inovatif menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Adanya pendidikan berbasis masyarakat, PKBM, secara langsung dan tidak langsung akan mendorong perekonomian negara. Relevansi PKBM dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat ditilik dari potensi lingkungan sosial dan budaya suatu daerah mengingat Indonesia kaya akan SDA yang beragam dan melimpah. Oleh karena itu, berdasarkan program-program yang disusun sesuai kebutuhan lokal, PKBM berpotensi: (1) mendorong wirausaha lokal dalam mengembangkan UKM-nya sendiri tanpa bergantung pada lapangan pekerjaan formal; (2) meningkatkan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengolah SDA secara bijak dan berkelanjutan; (3) menjaga dan melestarikan budaya lokal daerah sebagai warisan budaya dan aset pariwisata. Dengan potensi tersebut, perekonomian negara akan tumbuh, tingkat pengangguran menurun, serta indeks pembangunan manusia meningkat.

Salah satu PKBM yang berhasil memberikan pendidikan nonformal kepada masyarakat ialah PKBM Tunas Aksara yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat. PKBM Tunas Aksara telah menghasilkan ribuan lulusan serta berhasil mengurangi angka putus sekolah di Lombok Barat. Selain program paket sekolah setara pendidikan formal, PKBM Tunas Aksara juga menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), seperti pembuatan krepek dan jajan. Keberhasilan PKBM Tunas Aksara ini dapat menjadi pertimbangan untuk menyelenggarakan PKBM di daerah lain di Indonesia.

Di sisi keberhasilan penyelenggaraan PKBM di beberapa daerah, terdapat tantangan yang harus diselesaikan untuk menyelenggarakan PKBM secara menyeluruh sampai ke pelosok negeri. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat selaku target PKBM tentang pendidikan sepanjang hayat, kurangnya profesionalitas penyelenggaraan PKBM, serta adanya risiko PKBM bubar dikarenakan manajemen yang kurang mandiri. Tantangan tersebut hendaknya disikapi dengan penguatan peran dan kemitraan para pemangku kepentingan.

Peran pemerintah yang pertama ialah mempermudah registrasi dan administrasi PKBM serta menyediakan landasan hukum sebagai indikator dan mutu kualitas PKBM agar terarah. Setelah itu, pemerintah harus mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran PKBM dengan bantuan teknis melalui pelatihan, subsidi dana terutama atas 20% APBN, dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik. Hal ini harus diimbangi dengan percepatan pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah. Pemerintah juga dapat bersinergi bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak swasta untuk menyelenggarakan PKBM sebagai kemitraan strategis untuk inovasi model pembelajaran dan promosi kepada masyarakat.

Pendidikan merupakan kunci dalam membangun SDM yang tangguh untuk berpartisipasi mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Namun, ketimpangan pendidikan antar daerah sampai detik ini belum membaik. PKBM dengan konsep pendidikan sepanjang hayat berbasis masyarakat merupakan opsi terbaik untuk mengisi gap pendidikan di pelosok negeri dan menjangkau masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan formal. PKBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan kemitraan strategis untuk memastikan PKBM dapat terselenggara di seluruh pelosok negeri dengan tujuan akhir mendorong perekonomian yang berkelanjutan.