Peringatan Hari Keswadayaan Masyarakat : Membangun Sinergi Penggerak Swadaya Masyarakat untuk Mewujudkan SDG’s Desa

Jakarta, 27 Agustus 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Keswadayaan Masyarakat, Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional (PPJF) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan acara bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Menuju Pencapaian SDG’s Desa.” Acara yang berlangsung di Gedung Utama OP Room, Kemendesa Kalibata ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara berbagai elemen masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dokumentasi PPJF BPSDM (2024)

Peran Kunci Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memainkan peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Mereka bertanggung jawab untuk mendorong komitmen perubahan masyarakat, mengembangkan kapasitas komunitas, serta memantapkan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan. PSM juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Dokumentasi PPJF BPSDM (2024)

Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Januari 2024 menunjukkan bahwa jumlah PSM di seluruh Indonesia mencapai 3.089 orang. Mereka tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Desa PDTT (219 PSM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (11 PSM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (20 PSM), dan Kementerian Agama (34 PSM). Selain itu, PSM juga berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah 2.753 PSM. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah berkat kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi dan penerimaan Jabatan Fungsional PSM melalui P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja).

Seminar Nasional: Menggali Wawasan dan Membangun Kolaborasi

Sebagai bagian dari peringatan Hari Keswadayaan Masyarakat, PPJF BPSDM Kemendesa menyelenggarakan Seminar Nasional secara hybrid yang menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, akademisi, dan pemerintah daerah. Seminar ini bertujuan untuk menggali wawasan baru dan mengembangkan model kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di berbagai daerah.

Dokumentasi PPJF BPSDM (2024)

Narasumber yang berpartisipasi dalam seminar ini meliputi:

• Ibu Eni Rukawiani, S.E., M.AP., Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
• Ibu Theresia Junidar, S.Sos., M.Si., mewakili Kepala Badan Pengembangan dan Informasi, Kementerian Desa PDTT.
• Dr. Arie Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada, mewakili unsur akademisi.
• Bapak Komang Budhi Argawa, S.H., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Badung, Bali, mewakili pemerintah daerah.

Seminar ini menjadi wadah penting bagi para peserta untuk mendapatkan wawasan baru dari berbagai perspektif, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan dari ranah praktis, seminar ini diharapkan dapat menghasilkan model kolaborasi dan sinergi yang efektif dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.

Evaluasi dan Penguatan Kompetensi PSM untuk Pencapaian SDGs Desa

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa, diperlukan evaluasi kinerja dan peningkatan kompetensi PSM. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap PSM dapat melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dengan optimal, sehingga tujuan SDGs Desa dapat tercapai tepat waktu.

Dokumentasi PPJF BPSDM (2024)

Peringatan Hari Keswadayaan Masyarakat Tahun 2024 ini menjadi pengingat akan pentingnya peran PSM dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan keswadayaan masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. (REP)