Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 masih dikaji. Pemerintah belum menetapkan kebijakan final maupun kriteria resmi penilaiannya.
Wacana ini muncul usai Dewan Pendidikan mengusulkan penguatan aturan kenaikan kelas. Kemendikdasmen kini membahas mekanisme serta meminta masukan dari para ahli pendidikan.
Pada 13 Oktober 2026, Mu’ti menjelaskan aturan tersebut kemungkinan berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Mengapa Wacana Tidak Naik Kelas Kembali Dibahas?
Isu ini mencuat dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, pada 2 Oktober 2026. Mu’ti menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti usulan apabila disetujui menjadi bagian dari rekomendasi konvensi.
“Rajin malas sama saja,” ujar Mu’ti saat menyoroti kebiasaan belajar murid. Pernyataan itu disampaikan dalam forum tersebut, seperti dikutip dari kanal YouTube Undiksha oleh BPMP Provinsi Kepulauan Riau.
Mu’ti ingin sekolah membangun semangat belajar, daya juang, dan kesiapan menghadapi tantangan. Kenaikan kelas diharapkan mencerminkan perkembangan kemampuan, bukan sekadar berakhirnya satu tahun ajaran.
Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya mendorong siswa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Namun, penerapannya tetap memerlukan ukuran yang jelas agar penilaian tidak hanya bergantung pada pandangan pribadi guru.
Bagaimana Status Terbaru Aturan Kenaikan Kelas 2027?
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan mekanisme penguatan masih disusun. Pemerintah membuka dialog dengan pemangku kepentingan dan menargetkan persiapan selesai pada 2027.
“Tinggal kelas tidak dimaksudkan sebagai hukuman bagi anak,” kata Toni, seperti dikutip detikEdu. Murid yang belum memenuhi capaian belajar perlu mendapat dukungan sebelum melanjutkan pembelajaran.
Indikator siswa naik atau mengulang kelas juga belum diumumkan. Karena itu, kabar bahwa semua murid akan mulai tinggal kelas tahun depan belum bisa disebut sebagai keputusan final.
Mu’ti juga belum memastikan apakah sistem peringkat akan digunakan lagi. Rincian penilaian masih disusun, sehingga sekolah dan orang tua perlu menunggu peraturan menteri sebelum mengetahui bentuk akhirnya.
Aturan Kenaikan Kelas yang Masih Berlaku
Aturan kenaikan kelas telah tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Pemerintah kini mengkaji penguatan penerapannya.
Ketentuan yang berlaku mempertimbangkan laporan kemajuan belajar selama satu tahun, termasuk seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lain yang dicapai siswa.
Keputusan kenaikan kelas juga bisa dibahas melalui musyawarah guru. Mekanisme ini bertujuan agar penilaian mempertimbangkan perkembangan murid secara objektif dan tidak hanya bertumpu pada satu hasil tes.
Ketentuan yang berlaku memperhitungkan lebih dari satu aspek pembelajaran. Pemerintah ingin memperkuat pelaksanaannya agar keputusan sekolah memiliki dasar yang jelas, objektif, dan konsisten.
Tantangan Utama Ada pada Keadilan Penilaian
Tantangan terbesarnya ialah menjaga penilaian tetap adil. Siswa yang tertinggal perlu mendapat bantuan belajar, sementara guru membutuhkan indikator jelas yang diterapkan secara konsisten di sekolah.
Nilai akhir saja berisiko tidak menggambarkan seluruh keadaan murid. Kesulitan keluarga, kondisi kesehatan, atau akses belajar bisa menghambat capaian dan perlu diperiksa sebelum keputusan dibuat.
Karena itu, pendampingan perlu disiapkan bersama aturan baru. Program remedial, komunikasi dengan orang tua, dan catatan perkembangan dapat membantu anak mengejar kompetensi tanpa menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman.
Penguatan aturan sebaiknya disertai langkah nyata untuk membantu siswa yang belum mencapai target belajar. Tanpa dukungan tambahan, mengulang kelas berisiko hanya menunda persoalan tanpa memperbaiki penyebab kesulitan belajar.
Apa yang Perlu Dilakukan Orang Tua dan Sekolah?
Bagi orang tua, langkah yang bisa dilakukan sekarang adalah memantau laporan belajar anak dan berdiskusi dengan guru saat muncul kesulitan. Orang tua tidak perlu menganggap anak pasti mengulang kelas mulai tahun ajaran 2027.
Guru dan sekolah juga sebaiknya tidak mengubah proses penilaian hanya karena wacana ini. Selama aturan baru belum diterbitkan, keputusan kenaikan kelas tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku.
Perubahan kebijakan tidak cukup hanya mengatur siapa yang naik kelas. Sekolah juga perlu menjelaskan alasan keputusan kepada keluarga dan menyediakan kesempatan perbaikan bagi murid yang belum siap melanjutkan pembelajaran.
Jika aturan diperkuat dengan ukuran yang jelas, guru memiliki acuan konsisten untuk menilai siswa. Tanpa bantuan belajar yang memadai, kebijakan berisiko hanya memindahkan kesulitan ke tahun berikutnya.
Kapan Aturan Baru Mulai Berlaku?
Mu’ti menyebut tahun ajaran 2027 sebagai kemungkinan waktu penerapan apabila usulan disetujui dan persiapannya selesai. Namun, masyarakat masih harus menunggu pengumuman resmi dari Kemendikdasmen.
Pengumuman resmi berikutnya akan menentukan bagaimana penilaian dilakukan, siapa yang terlibat, dan dukungan apa yang diterima siswa. Sampai 14 Oktober 2026, rincian tersebut belum dipublikasikan secara lengkap.
Tujuan yang disampaikan pemerintah adalah memastikan murid mempunyai bekal sebelum masuk kelas berikutnya. Pelaksanaan kebijakan perlu tetap memperhatikan kebutuhan setiap anak dan kesiapan sekolah.
Wacana tidak naik kelas belum berlaku sebagai aturan baru. Pemerintah masih merumuskan mekanisme dan meminta masyarakat menunggu keputusan tertulis sebelum menganggap pola kenaikan kelas akan berubah mulai 2027.
Evaluasi kenaikan kelas bertujuan untuk memastikan pencapaian kompetensi siswa tercapai secara optimal. Namun di luar pencapaian akademis, pihak sekolah dan orang tua juga perlu memastikan terciptanya lingkungan dan ruang aman di sekolah agar proses belajar anak tidak terganggu oleh tekanan psikologis maupun perundungan.