Pemerintah tengah menyiapkan aturan penyaluran BSU 2026 untuk periode Oktober sampai Desember. Pemerintah menyebut bantuan diberikan sekaligus, sehingga total yang diterima pekerja mencapai Rp900 ribu.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima. Kementerian Ketenagakerjaan kini telah resmi mengundangkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 serta mengaktifkan laman bsu.kemnaker.go.id, kendati fitur pencarian NIK masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
Kabar itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 30 September 2026.
“Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah (BSU 2026),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan, Rabu, 30 September 2026.
Anggaran yang disiapkan diperkirakan hampir Rp12 triliun. Sasaran pekerja dan nilai bantuan sudah diumumkan, sedangkan rincian teknis penetapan penerima masih menunggu aturan berikutnya.
Progres terbaru BSU 2026 kini berfokus pada perumusan aturan teknis, sinkronisasi data bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan alokasi anggaran sebelum resmi disalurkan.
Syarat Penerima BSU 2026 Berdasarkan Permenaker Nomor 16
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengesahkan kriteria resmi penerima BSU 2026 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Persyaratan resmi BSU 2026 telah ditetapkan secara mengikat melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 untuk menggantikan ketentuan program periode terdahulu, diantaranya:
- Calon penerima wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sah.
- Pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Batas gaji atau upah bulanan paling tinggi sebesar Rp3,5 juta, atau paling banyak senilai UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh bagi daerah dengan upah minimum di atas Rp3,5 juta.
- Bantuan tidak berlaku bagi ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri, dan diprioritaskan bagi pekerja yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi pekerja yang ingin memastikan tingkat keprioritasan atau kategori desilnya dalam basis data bantuan pemerintah, disarankan melakukan cek desil kesejahteraan di DTSEN secara mandiri menggunakan NIK.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 resmi menjadi payung hukum utama penyaluran BSU tahun ini, sehingga aturan versi lama tidak lagi menjadi acuan.
Proses verifikasi calon penerima BSU 2026 terus dimatangkan melalui pencocokan data BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kriteria penerima tepat sasaran.
Link Resmi Cek BSU Kemnaker 2026
Laman resmi BSU Kemnaker yang dikenal sebelumnya adalah bsu.kemnaker.go.id. Laman ini telah aktif kembali, sementara fitur pencarian data mandiri masih dipersiapkan kementerian.
Karena itu, hasil pemeriksaan dari layanan lama belum bisa dipakai untuk memastikan seseorang menerima BSU 2026. Pekerja perlu menunggu pembaruan sistem dan pengumuman pemerintah yang baru.
Masyarakat diimbau selalu memantau perkembangan BSU 2026 melalui kanal bsu.kemnaker.go.id serta mengabaikan situs tidak resmi yang berpotensi penipuan.
Cara Cek BSU 2026 Pakai NIK
Mekanisme berikut merupakan cara yang digunakan pada program sebelumnya. Prosedur ini dapat berubah setelah pemerintah menetapkan sistem resmi BSU 2026.
- Buka laman resmi BSU Kemnaker melalui bsu.kemnaker.go.id.
- Gulir ke bagian “Pengecekan NIK Penerima BSU”, lalu masukkan 16 digit NIK sesuai KTP dan kode keamanan yang tersedia.
- Tekan tombol “Cek Status”. Sistem pada program sebelumnya akan menampilkan informasi berdasarkan data penerima yang tersedia.
- Pastikan hanya merujuk pada informasi BSU 2026 yang tertera di situs resmi dan hindari menyimpulkan status dari tangkapan layar lama.
Cara Memantau BSU 2026 melalui Aplikasi JMO
Sebelumnya, pekerja juga dapat memantau informasi BSU 2026 melalui aplikasi JMO. Untuk memeriksa informasi kepesertaan sekaligus mencari layanan terkait BSU, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka situs resmi aplikasi JMO yang tersedia di ponsel.
- Masuk ke akun menggunakan data yang terdaftar jika diminta.
- Periksa informasi kepesertaan dan layanan yang tersedia pada akun.
- Cari menu atau informasi khusus BSU 2026 apabila sudah disediakan.
- Ikuti petunjuk yang tercantum untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai bantuan tersebut.
Apakah Status Penerima BSU Sudah Bisa Dicek?
Memasuki akhir Oktober 2026, portal bsu.kemnaker.go.id sudah dapat diakses oleh publik, namun fitur pengecekan NIK individu secara mandiri masih menunggu pengaktifan resmi dari Kemnaker.
Kemnaker mengonfirmasi bahwa tata cara serta mekanisme teknis pengecekan penerima BSU 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat.
Untuk BSU 2025, NIK dipakai dalam pengecekan penerima. Layanan tersedia melalui laman Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pada penyaluran tertentu melalui PosPay.
Pada laman Kemnaker, pola pengecekan sebelumnya meminta 16 digit NIK dan kode keamanan. Setelah tombol cek status dipilih, sistem menampilkan informasi sesuai program yang dilayani.
Untuk layanan BPJS Ketenagakerjaan, pengguna perlu mengisi data identitas KTP sebelum status ditampilkan. Bagi Anda yang ingin memperbarui informasi NIK, simak panduan pengkinian data BSU 2026 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id yang saat ini sudah mulai dapat diakses.
Kemnaker secara resmi membeberkan 3 tahapan utama yang sedang berjalan saat ini, meliputi penyiapan regulasi, penyelarasan data, hingga pengajuan anggaran.
Jadwal Pencairan BSU Triwulan IV 2026
Pemerintah sudah menyebut periode bantuan untuk tiga bulan terakhir 2026, tetapi belum menetapkan tanggal pencairan secara spesifik. Waktu pembayaran masih menunggu proses dan ketentuan teknis dari pemerintah.
BSU 2026 disebut diberikan satu kali untuk mencakup bantuan Oktober, November, dan Desember. Pengumuman itu juga menetapkan sasaran sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Menurut unggahan terbaru Kemnaker pada 29 Oktober 2026, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan cair periode November–Desember 2026 dan akan dikirim melalui jaringan Bank Himbara, BSI, serta kantor PT Pos Indonesia.
Besaran BSU 2026
Nilai bantuan yang diumumkan pemerintah adalah Rp300 ribu untuk setiap bulan selama tiga bulan. Karena dibayarkan sekaligus, total manfaat yang disiapkan mencapai Rp900 ribu per pekerja.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran program ini hampir Rp12 triliun. Nilai tersebut disiapkan untuk membiayai bantuan bagi sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026.
Skema pembayaran satu kali membuat penerima nantinya tidak perlu menunggu transfer terpisah untuk Oktober, November, dan Desember, selama mekanisme final pemerintah tetap memakai pola yang sudah diumumkan.
Total bantuan senilai Rp900.000 dialokasikan untuk jatah tiga bulan sekaligus (Oktober, November, dan Desember 2026) tanpa pemotongan biaya administrasi.
Bagaimana Cara Daftar BSU 2026?
BSU 2026 tidak menggunakan sistem pendaftaran mandiri secara terbuka. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, data penerima diambil langsung dari basis data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2026.
- Pekerja tidak perlu mengisi formulir pendaftaran BSU 2026 di situs pihak ketiga. Penetapan penerima dilakukan secara otomatis melalui pemadanan data BPJS.
- Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya tetap dipastikan aktif sampai periode Agustus 2026.
- KTP dan NIK sebaiknya disiapkan untuk kebutuhan pemeriksaan identitas saat sistem pengecekan dibuka.
- Seluruh ketentuan syarat dan mekanisme BSU 2026 telah diatur secara resmi dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Kemnaker mengingatkan seluruh penerima untuk memastikan rekening bank perbankan tetap aktif agar proses transfer bantuan BSU 2026 berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Program Pemerintah Lain pada Kuartal IV
BSU 2026 berjalan bersama paket perlindungan masyarakat lain pada kuartal IV. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat.
Bantuan pangan itu mencakup periode Oktober sampai Desember dan direncanakan disalurkan satu kali. Sasarannya kelompok desil 1 sampai desil 4 dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Untuk 2027, pemerintah menyebut sejumlah program dilanjutkan, termasuk magang, vokasi, pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, serta dukungan perumahan.
Kemnaker Imbau Masyarakat untuk Mewaspadai Tautan Palsu
Kemnaker juga menerbitkan imbauan tegas kepada para pekerja dan seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penyebaran tautan palsu serta pesan berantai yang mengatasnamakan BSU 2026.
Kemnaker mengingatkan publik untuk tidak membagikan data sensitif kepada pihak manapun yang tidak terverifikasi. Informasi rahasia seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), One-Time Password (OTP), Personal Identification Number (PIN), hingga kata sandi akun perbankan rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk memastikan validitas informasi pencairan bantuan, masyarakat diminta hanya mengakses saluran komunikasi resmi pemerintah. Informasi tepercaya terkait BSU hanya ditayangkan melalui laman resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Masyarakat juga diimbau tidak terkecoh oleh janji pencairan BSU yang cepat melalui situs mencurigakan, apalagi yang disertai permintaan pembayaran uang muka atau biaya administrasi dengan alasan apa pun. Program bantuan resmi pemerintah tidak pernah memungut biaya dari penerima manfaat.
Para pekerja diminta tetap waspada terhadap maraknya tautan palsu yang meminta data pribadi dan mengatasnamakan BSU 2026 di berbagai media sosial saat ini