Pesan “Anda tidak termasuk sebagai Calon Penerima BSU 2026” berarti NIK yang diperiksa belum masuk daftar calon penerima pada sistem BPJS Ketenagakerjaan. Laman itu tidak menyebut alasan khususnya.
Pemberitahuan tersebut muncul setelah pekerja memasukkan identitas pada laman pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan. Pesannya merujuk langsung pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
“Anda tidak termasuk sebagai Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.”
Kalimat itu menjadi perhatian pekerja yang merasa sudah memenuhi ketentuan bantuan pemerintah. Sebagian bahkan memiliki gaji di bawah batas yang ditentukan dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS.
Namun, hasil pemeriksaan tidak hanya bergantung pada jumlah gaji yang diterima setiap bulan. Pemerintah menggunakan data kepesertaan dan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan pembayaran sekaligus Rp900.000. Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan ketersediaan anggaran.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan pada 28 Oktober 2026. Aturan ini mengubah ketentuan penyaluran BSU sebelumnya, termasuk syarat pekerja dan perhitungan batas upah.
Penyebab Tidak Termasuk Penerima BSU Menurut Permenaker
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa ketika hasil pengecekan justru menyatakan NIK tidak termasuk calon penerima.
1. Status Kepesertaan BPJS Tidak Aktif hingga Agustus 2026
Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Status aktif setelah bulan tersebut saja belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Jika kepesertaan sempat terputus sebelum batas waktu tersebut, pekerja berpotensi tidak masuk dalam pendataan calon penerima. Pemeriksaan riwayat kepesertaan bisa diminta melalui HRD atau BPJS.
2. Upah yang Dilaporkan Perusahaan Melebihi Batas
BPJS menggunakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponen perhitungannya meliputi upah pokok serta tunjangan tetap, bukan sekadar gaji bersih.
Kondisi ini bisa membuat pekerja merasa memenuhi batas penghasilan, tetapi hasil pemeriksaan justru berbeda. Karena itu, angka upah yang dilaporkan perusahaan perlu dicocokkan kembali.
3. Batas Gaji Disesuaikan dengan Wilayah Kerja
Batas upah umum penerima BSU adalah Rp3,5 juta per bulan. Namun, pekerja di daerah dengan UMK atau UMP lebih tinggi memperoleh penyesuaian sesuai daftar wilayah dalam lampiran Permenaker.
Untuk daerah yang memiliki UMK di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Jika tidak ada UMK, acuannya menggunakan UMP.
Sebagai contoh, lampiran Permenaker mencatat batas upah Rp6 juta untuk Kota Bekasi, Rp5,8 juta untuk wilayah Jakarta, dan Rp4,8 juta untuk Kota Bandung.
4. Data Identitas dan Kepesertaan Belum Sesuai
NIK menjadi salah satu persyaratan utama penerima BSU. Perbedaan informasi identitas, data pekerjaan, atau pencatatan kepesertaan berpotensi menghambat pencocokan informasi dalam proses verifikasi.
Pekerja yang menemukan ketidaksesuaian sebaiknya meminta perusahaan memeriksa data melalui SIPP Online. Pastikan informasi yang dilaporkan sesuai dengan dokumen kependudukan.
5. Termasuk Kelompok yang Dikecualikan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 secara tegas mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri dari penerima bantuan subsidi upah.
Pengecualian ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (3). Karena itu, pekerja yang masuk kelompok tersebut tidak memenuhi ketentuan penerima BSU.
6. Jumlah Penerima dan Anggaran Terbatas
Memenuhi persyaratan dasar belum otomatis menjamin seseorang masuk dalam daftar penerima. Pasal 6 Permenaker menyebut penyaluran memperhatikan jumlah pekerja yang memenuhi syarat dan ketersediaan anggaran Kemnaker.
Ketentuan ini membuat proses penetapan tetap mempertimbangkan pagu anggaran pemerintah. Karena itu, status memenuhi syarat administrasi tidak selalu sama dengan penetapan sebagai penerima bantuan.
7. Pekerja Penerima PKH Tidak Menjadi Prioritas Utama
Kemnaker menyebut pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas dalam penyaluran BSU.
Namun, ketentuan prioritas ini perlu dibedakan dari syarat utama dalam Pasal 3 Permenaker. Penerima PKH tidak secara otomatis termasuk kelompok yang dilarang menerima BSU berdasarkan pasal tersebut.
Pekerja sebaiknya memeriksa sumber data sebelum menyimpulkan dirinya tidak memenuhi syarat. Riwayat kepesertaan, laporan upah perusahaan, dan kesesuaian identitas menjadi tiga bagian awal yang layak diperiksa.
Jika ditemukan perbedaan, mintalah HRD memeriksa laporan kepesertaan. Pembaruan data bisa membantu pencocokan informasi, tetapi tidak otomatis mengubah seseorang menjadi penerima BSU.
Cek Secara Berkala, Status Masih Bisa Dipantau
Sejumlah pekerja mengaku sempat mendapat keterangan tidak masuk daftar calon penerima, lalu melihat perubahan saat memeriksa kembali. Pengalaman itu menjadi alasan memantau status, bukan jaminan.
Perubahan mungkin berkaitan dengan pembaruan atau pencocokan data yang berlangsung bertahap. Namun, belum ada keterangan resmi bahwa semua status tidak termasuk pasti berubah setelah diperiksa ulang.
Pada tangkapan layar, sistem BPJS menyatakan NIK yang dimasukkan belum tercantum sebagai calon penerima BSU 2026. Pesan itu merupakan hasil pemeriksaan saat tersebut, bukan penjelasan penyebabnya.
BPJS membuka pengkinian data melalui aplikasi JMO dan situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Perusahaan juga bisa memperbarui data pekerja melalui SIPP Online.
BPJS menjelaskan pekerja tidak perlu memperbarui data sendiri jika HRD sudah melakukannya melalui SIPP Online. “Cukup salah satu saja,” kata BPJS, dikutip detikJogja, 12 November 2026.
Sementara itu, batas pengkinian data paling lambat 13 November 2026. Pekerja sebaiknya menyelesaikan pemeriksaan lebih awal dan mengikuti informasi terbaru dari BPJS.