Epon Hendrayanto membuktikan penyandang disabilitas netra bisa berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara. Guru SLBN 1 Linggosari Baganti itu resmi diangkat menjadi PPPK pada Juli 2023.
Perjalanan Epon berlanjut setelah lulus seleksi. Ia menghadapi kendala administrasi yang belum ramah bagi pelamar disabilitas, sebelum mendapat bantuan Ombudsman dan Dinas Pendidikan Sumbar.
Kisah itu disadur dari laporan RRI.co.id yang tayang 8 November 2026. Epon membagikan ceritanya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Pro 1 Padang pada Sabtu, 7 November.
Perjalanan hidup Epon menjadi cerita tentang perjuangan mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Ia juga menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah dalam membuka ruang bagi penyandang disabilitas di lingkungan ASN.
Bagi Epon, keberhasilan menjadi bagian dari aparatur negara bukan sekadar pencapaian pribadi. Ia berharap pengalaman yang pernah dilaluinya bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman disabilitas lainnya.
Perjalanan Pendidikan Epon Hendrayanto hingga Menjadi ASN
Epon berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan dan kini mengajar di SLBN 1 Linggosari Baganti. Ia merupakan penyandang disabilitas netra yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang.
Ia lulus dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa UNP pada 2014. Bekal akademik itu menjadi pijakan untuk bekerja di bidang pendidikan khusus, sesuai ilmu dan kompetensi yang ia miliki.
Status ASN baru diraih beberapa tahun kemudian. Epon diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada Juli 2023, setelah melewati seleksi dan urusan administrasi.
Pengangkatan itu menjadi capaian dalam kariernya. Pengalaman Epon memperlihatkan kesempatan seleksi belum selalu didukung sistem pendaftaran yang mudah diakses semua pelamar.
Bekerja sebagai guru di sekolah luar biasa juga memberinya ruang untuk mengembangkan kemampuan profesional. Epon menjalankan tugas pendidikan dengan bekal ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan tinggi.
Aturan Kuota Pekerja Disabilitas dalam Rekrutmen ASN
Dalam dialog bersama RRI, Epon mengingatkan bahwa hak bekerja bagi penyandang disabilitas memiliki dasar hukum. Salah satu ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Pasal 53 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas sedikitnya dua persen dari seluruh pegawai atau pekerja.
Untuk perusahaan swasta, ayat (2) menetapkan kewajiban paling sedikit satu persen. Pasal ini mengatur jumlah pekerja, sedangkan rincian formasi seleksi perlu dilihat pada pengumuman instansi.
Epon berharap kuota tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen kebijakan. Ia meminta instansi membuka kesempatan dan memastikan proses seleksi bisa diakses penyandang disabilitas.
“Aturan ini jangan sampai hanya sebagai pemanis administrasi saja, jangan sampai sebagai tumpukan kertas saja,” ujar Epon dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, dikutip dari RRI Padang.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa aturan mengenai kesempatan kerja perlu dibarengi pelaksanaan yang serius. Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang kerja yang terbuka bagi penyandang disabilitas.
Kendala Administrasi yang Pernah Dihadapi Epon Saat Mendaftar
Pesan itu berkaitan dengan pengalaman saat mendaftar. Epon sempat terkendala karena sistem formasi umum belum mengakomodasi kebutuhan pelamar disabilitas secara baik dalam proses pendaftaran.
Masalah administrasi ditangani melalui koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat dan Dinas Pendidikan Sumatra Barat. Setelah komunikasi, pendaftarannya bisa diproses.
Pengalaman tersebut memperlihatkan perlunya saluran pengaduan saat pelamar menemukan hambatan. Akses informasi dan penyelesaian masalah ikut menentukan apakah hak yang dijamin aturan bisa digunakan.
Saat mendaftar, Epon menyebut dokumen tambahan bagi pelamar disabilitas. Berkasnya mencakup surat keterangan dokter ber-NIP dari rumah sakit pemerintah dan video aktivitas harian.
Video aktivitas harian atau daily activity video memberi gambaran kegiatan pelamar. Namun, persyaratan seleksi bisa berbeda, sehingga calon peserta perlu membaca pengumuman resmi instansi.
Rincian dokumen itu disampaikan Epon saat menceritakan pengalamannya, bukan daftar yang otomatis berlaku untuk semua rekrutmen ASN. Pelamar perlu memastikan ketentuan melalui kanal resmi.
Pengalaman tersebut juga mengingatkan instansi agar memperhatikan aksesibilitas sejak proses pendaftaran dimulai. Sistem seleksi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi orang yang sebenarnya memenuhi persyaratan jabatan.
Dukungan Lingkungan Kerja bagi Guru Penyandang Disabilitas
Setelah diterima, Epon menjalankan tugas sebagai guru di SLBN 1 Linggosari Baganti. Lingkungan kerja yang mendukung membantunya beradaptasi, termasuk menjalankan mobilitas mandiri di sekolah.
Rekan kerja turut membantu memeriksa kerapian dokumen administrasi sebelum berkas dikirim secara daring. Dukungan itu membuat pekerjaan lebih nyaman tanpa mengurangi peran Epon sebagai guru.
Dukungan semacam ini punya arti besar di tempat kerja. Akomodasi yang tepat bisa hadir melalui kerja sama, akses informasi, dan penyesuaian yang membantu pegawai menuntaskan tugas.
Kehadiran rekan kerja yang saling membantu juga memperlihatkan pentingnya lingkungan profesional yang terbuka. Setiap pegawai perlu memperoleh kesempatan menjalankan tanggung jawab sesuai kemampuan dan bidang pekerjaannya.
Epon juga menyampaikan pegawai disabilitas memiliki peluang mengembangkan karier. Menurut pengalamannya, kesempatan itu tidak semestinya dibatasi kondisi fisik selama kompetensi jabatan terpenuhi.
Pesan Epon untuk Pejuang Disabilitas yang Ingin Menjadi ASN
Epon mengajak teman-teman disabilitas agar tidak minder saat melihat peluang kerja di instansi pemerintah. Epon meminta mereka terus belajar, mengasah kemampuan, dan aktif mencari informasi formasi.
“Jangan takut, jangan minder, regulasinya sudah ada, yang penting kita lagi bagaimana mencari atau membaca berbagai peluang,” kata Epon, dikutip dari siaran RRI Pro 1 Padang.
Pesan itu tidak menghapus kenyataan bahwa seleksi masih bisa menyisakan hambatan. Namun, pengalaman Epon memberi contoh bahwa persoalan administrasi bisa diperjuangkan melalui lembaga berwenang.
Kesempatan menjadi ASN membutuhkan persiapan yang matang. Selain memperhatikan persyaratan pendidikan, calon peserta juga perlu memahami ketentuan seleksi dan mengenali formasi yang sesuai dengan kompetensinya.
Epon juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi dan memperluas pengetahuan. Kemampuan memahami informasi rekrutmen menjadi bekal bagi penyandang disabilitas ketika mencari peluang kerja di berbagai instansi.
Kuota Tidak Cukup, Akses Kerja Harus Benar-Benar Terbuka
Peran instansi tidak selesai setelah mengumumkan kuota atau membuka pendaftaran. Sistem seleksi perlu aksesibel, informasi harus jelas, dan kebutuhan akomodasi perlu ditangani sejak tahap awal.
Kuota dua persen perlu berjalan dengan pelaksanaan nyata. Instansi harus memastikan akses pelamar, sementara calon peserta sebaiknya mengecek syarat pada pengumuman resmi.
Bagi pelamar, pengalaman Epon memberi pelajaran praktis: siapkan dokumen lebih awal, simpan bukti komunikasi, dan sampaikan kendala melalui kanal pengaduan resmi saat pendaftaran bermasalah.
Instansi juga perlu memastikan pegawai disabilitas memperoleh dukungan setelah dinyatakan lulus. Akses terhadap fasilitas kerja, komunikasi, serta penyesuaian tugas menjadi bagian dari lingkungan kerja yang inklusif.
Kisah Epon bukan sekadar cerita seseorang yang mendapat status PPPK. Perjalanannya mengingatkan bahwa kesempatan setara memerlukan aturan, sistem aksesibel, dan lingkungan kerja pendukung.
Dari ruang kelas di Pesisir Selatan, Epon terus mengajar. Ia berharap lebih banyak penyandang disabilitas mendapat ruang bekerja, berkembang, dan berkontribusi sesuai keahlian.