TRANSFORMASI KONFLIK DALAM HUBUNGAN PEMERINTAH-SWASTA DENGAN MASYARAKAT LABUAN BAJO UNTUK MENGHADIRKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi super premium Indonesia pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Labuan Bajo sering diperhadapkan dengan konflik antar pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal. Dalam mewujudkan target pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan. Di lain pihak, masyarakat menilai tindakan pemerintah justru tidak menghadirkan konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini kerap menimbulkan konflik antar pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal. Konflik antar pemerintah-swasta dengan masyarakat sering diwarnai aksi kekerasan yang menjadi sorotan publik.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah-swasta mengupayakan pemenuhan ketersediaan infrastruktur pariwisata premium untuk menambah daya tarik pariwisata Labuan Bajo. Tentu pada pelaksanaannya, pemerintah melakukan pemetaan dan pemanfaatan lahan di Labuan Bajo. Maksud dan tujuan pemerintah tentu baik untuk pertumbuhan daerah Labuan Bajo dan sekitarnya dalam bidang pariwisata secara khusus dan dampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas. Namun, pembangunan infrastruktur berupa pengembangan dari infrastruktur sebelumnya maupun penyediaan infrastruktur baru kerap diperhadapkan dengan persoalan lahan.

Masyarakat menilai tindakan pemerintah justru tidak menghadirkan konsep pariwisata berkelanjutan karena tidak menghiraukan habitat alam dan keanekaragaman hayati di Labuan Bajo. Disamping itu, masyarakat berpendapat bahwa alih fungsi lahan seperti hutan untuk menjadi wilayah ekspansi pemerintah-swasta dalam pengembangan pariwisata justru meniadakan daerah resapan air bersih bagi kebutuhan masyarakat Labuan Bajo. Masyarakat lokal justru menilai bahwa pemerintah menerapkan sikap oligarki yang hendak menguasai bisnis pariwisata di Labuan Bajo dibandingkan memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat lokal atas pariwisata Labuan Bajo yang mendunia.

Adanya konflik pemahaman antar pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal terkait pengembangan pariwisata Labuan Bajo terkadang menuntun pada hadirnya penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik. Hingga pada akhirnya, tidak ada titik temu antara pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal untuk menghadirkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

Menyikapi konflik pemahaman seperti ini –konflik pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal– tentu dibutuhkan strategi matang dalam penyelesaiannya. Penyelesaian konflik di ranah pemahaman seperti ini tidak dapat ditangani dengan upaya menghilangkan konflik. Sebab, menghilangkan konflik saat ini tidak menjamin konflik serupa tidak terjadi lagi di waktu mendatang.

Pemecahan masalah dalam hal ini harusnya bukan pemecahan masalah tunggal seperti meredam suara dan aspirasi masyarakat melalui pembungkaman, penggunaan wewenang semena-mena oleh pemerintah hingga menggunakan kekerasan fisik maupun upaya mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik. Di sisi masyarakat pun demikian, menyuarakan pendapat melalui berbagai bentuk seperti penggunaan media sosial, demonstrasi, hingga aksi kekerasan hanya menyelesaikan masalah tunggal dan bahkan dapat menghadirkan masalah baru yang lebih kompleks. Masalah-masalah lanjutan dapat berupa trauma psikis karena tekanan pihak tertentu hingga gangguan kesehatan fisik akibat kekerasan fisik dalam konflik.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih matang dalam mengusahakan kesepahaman antara pemerintah-swasta dan masyarakat lokal. Transformasi konflik dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Dalam transformasi konflik, akan diupayakan proses perubahan konflik secara sistemik. Konflik antara pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal yang terkesan berlarut-larut dan berkepanjangan perlu ditransformasi menjadi sebuah perdamaian. Perdamaian secara sistemik dan tertata rapi, bukan sekadar perdamaian sesaat pasca penyelesaian sebuah konflik tunggal.

Dalam konsep transformasi konflik, relasi konflik antara pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal diubah secara mendalam dengan mengutamakan perdamaian melalui struktur sosial dan budaya. Perdamaian yang diupayakan dalam transformasi konflik akan menekankan pada perubahan konflik menjadi sumber damai. Hal ini tentu lebih baik dari pada melakukan upaya mengendalikan ataupun menghilangkan konflik yang pada perdebatannya akan merugikan salah satu pihak.

Transformasi konflik adalah ide penyelesaian masalah yang yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa menggunakan kekerasan. Oleh sebab itu, pada penerapannya dapat mengurangi konflik dengan kekerasan yang terus menjadi momok dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo maupun daerah lain di Indonesia.

Pada penerapannya, transformasi konflik perlu diterapkan secara serius. Konflik antara pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal yang kerap terjadi, telah menjadi rahasia umum bahwa konflik selalu hadir saat pemerintah mengambil langkah baru dalam implementasi kebijakannya. Utamanya jika berkaitan dengan pengalihan fungsi lahan, konflik antar pemerintah-swasta akan selalu hadir. Tentu permasalahan ini haruslah diselesaikan dengan mengubah struktur budaya yang telah lama tertanam dalam pola pikir masyarakat maupun pemangku kepentingan di pemerintahan-swasta.

Transformasi konflik dapat menjadi langkah pencegahan konflik jika diterapkan dengan baik dan benar. Transformasi konflik menjadi langkah menyelesaikan permasalahan yang telah membudaya dengan mengkondisikan suatu budaya baru yang positif dalam menyikapi hal-hal pemicu konflik.

Transformasi konflik dapat dimulai secara bertahap. Dimulai dari transformasi individu, transformasi relasional, transformasi struktur, hingga menghasilkan transformasi budaya. Transformasi individu pada dasarnya adalah proses transformasi di ranah kognitif, emosi, spiritual, dan persepsi dalam menyikapi suatu konflik. Dalam transformasi individu, hal yang harus dipahami pertama adalah upaya menyelesaikan masalah dengan cara damai atau tanpa kekerasan mesti tertanam dalam pemahaman setiap individu.

Pemahaman yang benar mengenai penyelesaian masalah dengan cara damai atau tanpa kekerasan dapat diusahakan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal di dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi transformasi personal pada ranah pemahaman sebaiknya dilakukan melalui pendidikan karakter dan pengembangan kognitif serta spiritual yang tepat dan benar. Penanaman nilai spiritual yang benar sejak dini dalam usia wajib belajar dan memaksimalkan peran pemerintah yang dekat dengan masyarakat untuk menyuarakan perdamaian di tengah masyarakat perlu dilakukan dengan serius.

Transformasi personal menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan. Penting dilakukan agar menjamin terlaksananya tahapan transformasi yang lain. Jika pemahaman setiap individu benar dalam menyikapi suatu konflik, maka tahapan transformasi relasional dapat diupayakan terlaksana dalam relasi pemerintah-swasta dengan masyarakat.

Transformasi relasional harusnya mengedepankan relasi kerja sama. Transformasi relasional adalah upaya perubahan pola komunikasi dan interaksi antara pemerintah-swasta dengan masyarakat. Pada konteks menyikapi dan mencegah konflik berkepanjangan, relasi antara pemerintah-swasta dengan masyarakat harusnya berporos pada relasi kerja sama. Kerja sama dalam relasi pemerintah-swasta dengan masyarakat bertujuan menyikapi kemungkinan hadirnya konflik dalam tindakan yang dilakukan pemerintah-swasta maupun respon masyarakat terhadap tindakan pemerintah-swasta.

Pada prinsipnya, hubungan pemerintah-swasta dengan masyarakat mesti didasari hubungan kerja sama. Hal ini akan menempatkan pemerintah-swasta dan masyarakat pada posisi sejajar dalam pengambilan keputusan dan action. Adanya transformasi relasional, hal-hal yang pada umumnya dapat menyebabkan konflik dapat diantisipasi dalam poros kolaborasi antara pemerintah-swasta dengan masyarakat.

Setelah transformasi relasional dilakukan dengan baik, perlu adanya transformasi struktur. Pada dasarnya, transformasi struktur terjadi pada ranah pemerintah-swasta agar mengkondisikan hubungan sosial, politik, ekonomi, dan hubungan institusi yang komprehensif dan solid dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Transformasi struktur penting dilakukan guna menyediakan akses yang baik pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya dengan baik dan adil tentunya mempererat relasi pemerintah-swasta dengan masyarakat sehingga meminimalisir peluang hadirnya konflik antara pemerintah-swasta dengan masyarakat.

Tahap terakhir dalam transformasi konflik adalah transformasi budaya. Transformasi budaya merupakan upaya mengkondisikan suatu budaya yang tidak memicu hadirnya konflik. Transformasi budaya bertujuan membangun budaya yang konstruktif untuk mengantisipasi konflik. Transformasi budaya dapat terwujud jika transformasi personal, transformasi relasional, dan transformasi struktur telah berhasil dilakukan.

Penyelesaian masalah di daerah pariwisata perlu disikapi dengan serius. Mengupayakan pariwisata premium Labuan Bajo tanpa konflik untuk menghadirkan pariwisata berkelanjutan maka transformasi konflik perlu dilakukan. Transformasi konflik merupakan pilihan yang baik untuk mengupayakan perdamaian di tengah masyarakat. Mengupayakan perdamaian dengan mencegah konflik dan kekerasan menjadi bagian penting untuk menghadirkan pariwisata berkelanjutan.

Labuan Bajo adalah daerah dengan potensi pariwisata yang besar sehingga perdamaian perlu diupayakan. Di samping memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan menjaga nama baik daerah, Labuan Bajo tanpa konflik dan kekerasan juga menunjukkan adanya masyarakat yang berbudaya luhur. Labuan Bajo tanpa konflik dan kekerasan menjadi indikator relasi pemerintah-swasta dengan masyarakat terjalin dengan baik. Dengan demikian, perdamaian akan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah-swasta dan masyarakat dalam relasinya mengedepankan kerja sama untuk menghadirkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

REFERENSI

Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 65-83.

Pratama, C. D. (2020, Desember 10). Kompas Gramedia Digital Group. Diakses dari Kompas.com: shorturl.at/flqsB